SeputarJombang.com – LSM Jejaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK) Jombang Soroti Dugaan keterlibatan Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji dalam bisnis outsourcing. Minggu (18/5/2025).
Tak hanya itu, dugaan adanya indikasi kuat keterkaitan antara politisi dengan perusahaan penyedia jasa cleaning service dan keamanan yang menguasai berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mulai terendus ke permukaan publik.
Kali ini, LSM Jejaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK) Jombang akan melakukan penelusuran lebih dalam terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa di instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan pesantren. Mengingat, dalam sebuah podcast yang viral di media sosial, ketua DPRD Jombang secara terbuka mengakui pernah menekuni usaha di bidang jasa kebersihan.
LSM JRPK juga akan mengungkap praktik lama yang disebut sebagai “pasang wayang” di mana perusahaan milik kolega atau keluarga pejabat secara halus disisipkan dalam proyek pemerintah melalui pengaruh kekuasaan. Dalam praktik ini, keterlibatan tokoh politik tidak selalu dalam bentuk kepemilikan resmi, namun melalui tangan ketiga: keluarga, rekan bisnis lama, hingga nominee perusahaan
Sah Rehal Abduh S.H., Ketua LSM Jejaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK) Jombang mengatakan, pihaknya mendapatkan aduan informasi dari masyarakat terkait dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan jasa outsourcing. Permintaan jasa clening service dan tenaga keamanan di lingkup OPD, rumah sakit hingga pondok pesantren melonjak tajam. Namun, anehnya vendor yang digunakan cenderung itu itu saja.
“Kami melihat kecenderungan pengadaan yang mengarah pada perusahaan tertentu. Dan publik mengaitkan perusahaan itu dengan figur politik yang berada dalam lingkar kekuasaan. Ini bukan lagi ranah asumsi, tapi butuh klarifikasi terbuka,” kata Sah Rehal Abduh kepada SeputarJombang.com. Sabtu (17/5/2025).
Masih lanjut dikatakan Sah Rehal Abduh S.H., Pemkab Jombang harus membuka seluruh data kegitan pengadaan jasa outsourcing selama tiga tahun terakhir, termasuk nama perusahaan, struktur kepemilikan, dan riwayat hubungan dengan pejabat publik. Karena isu ini mengungkap praktik lama yang disebut pasang wayang.
“Kalau Ketua DPRD masih terafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan jasa seperti ini, maka kita bicara soal konflik kepentingan serius. Fungsi pengawasan bisa tumpul karena ada kepentingan pribadi yang bermain.” pungkasnya
Perlu diketahui, isu dugaan keterlibatan ketua DPRD Jombang dalam bisnis Outsoursing dilingkup pemerintahan menjadi sorotan serius terhadap intergritas institusi DPRD. Batas antara kepentingan publik dan pribadi harus diperjelas. Bukan sekedar jabatan, transparansi, kejujuran, dan keberanian untuk bersih menjadi tuntutan publik.
Sayangnya, hingga berita ini di tayangkan Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji belum berhasil dikonfirmasi. Meski demikian, upaya konfirmasi masih terus dilakukan.(Iq/dan)
Editor : Dandy Angga
